Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) tengah berupaya keras untuk memberantas penyebaran konten judi online di Indonesia. Untuk melakukannya, Kementerian Kominfo pun sudah melakukan sejumlah upaya.
Salah satunya dilakukan dengan melakukan pemblokiran terhadap situs atau konten judi online yang beredar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kominfo, ada sekitar 846.047 konten perjudian online yang sudah diblokir selama 2018 hingga 19 Juli 2023.
Adapun pemblokiran berdasarkan temuan dari tim patroli siber Kominfo, termasuk laporan yang berasal dari masyarakat atau Kementerian/Lembaga. Kementerian Kominfo sendiri memperkirakan, kebanyakan situs judi online berasal dari luar negeri.
"Setelah kita tengarai, dia (judi online) biasanya berpusat dari negara-negara di mana judi diatur. Jadi, mereka bukan pelanggaran di negaranya," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Oleh sebab itu, pemerintah melakukan tindakan preventif dengan melakukan pemblokiran. Samuel menuturkan, ada beberapa tindakan pemblokiran seperti pemblokiran domain atau situs web, IP, hingga aplikasi.
"Untuk melengkapi tadi, rekening-rekening yang digunakan (untuk judi online) juga diblokir, supaya mempersempit ruang gerak mereka untuk melakukan kegiatan ilegal ini," tuturnya.
Selain melakukan take down konten judi online, pria yang akrab dipanggil Semmy itu juga mengingatkan, influencer yang ikut mempromosikan judi online bisa terjerat hukum. Bahkan, menurut Semuel, ada beberapa influencer yang diketahui melakukan hal tersebut sudah ditangani polisi.
"Partisipasi masyarakat dalam penanganan judi sangat dibutuhkan karena ruang digital sangat luas. Jadi, umpama ada laporan dia memfasilitasi atau mempromosikan penjudian, dia juga terjerat UU ITE," ujarnya menjelaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan operator seluler untuk mengatasi persoalan promosi judi online yang kerap diterima melalui SMS atau WhatsApp.
Terlebih, Budi Arie menuturkan, dirinya merupakan salah satu korban promosi judi online yang dilakukan di SMS atau WhatsApp.
"Saya termasuk korban juga. Jadi, handphone saya (dapat pesan) ayo daftar judi online. Kali pernah dapat kan? Kalau saya sering, dan itu pakai foto cewek," tutur Menkominfo Budi Arie.
HARIAN MASSA - Berantas judi online dengan pantun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menuai kecaman masyarakat luas.
Pantun yang disebar Kominfo dinilai upaya yang sia-sia dan hanya menghamburkan uang.
"Pejudi online itu ibunya udah nangis-nangis," tulis akun X @malikarrahiem menggambarkan dampak buruk judi online terhadap keluarga, dikutip Rabu (26/6/2024).
Baca Juga: Tragis! Warga Lampung Utara Bunuh Tetangga Akibat Ejekan Tak Berketurunan
Menurutnya, memberantas judi online dengan pantun oleh Kominfo makin menunjukkan inkompetensi lembaga negara tersebut.
"Pejudi online itu ibunya udah nangis2 ngingetin, istrinya ngancem cerai, anaknya nangis2 gak bisa jajan kayak temen2nya. Ini dikira bisa jera pake pantun. Inilah puncak inkompetensi Kominfo. Corong propaganda rezim," ungkap cuitan lengkap akun itu.
Lain lagi dengan @MrOngDedy. Dirinya mengungkapkan betapa mahalnya biaya yang dihabiskan untuk kampanye SMS pantun anti-judi online.
Baca Juga: Aisa Maharani Mundur dari Member JKT48, Faktor Kesehatan Jadi Penyebab
"SMS blast itu harganya per SMS bisa sampe Rp600 (cek http://smsviro.com). Bayangkan berapa budget blast SMS pantun judi online? Efektif engga, buang duit rakyat iya banget," tegasnya.
Netizen lain turut menyoroti penggunaan anggaran negara yang tidak efisien dan meminta Kominfo untuk lebih fokus pada langkah-langkah yang lebih konkret.
Sementara Sammy, pengguna Twitter dengan handle @yourboy_f, menyoroti langkah Kominfo yang dinilainya tidak logis.
"Ada memang paok-paoknya Kominfo ini iya. Yang paling betul itu kau block lah websites / apps judi online, bukan kirim pantun pake broadcast SMS paok kali bah," pungkasnya.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan, bahwa judi online merupakan tindakan yang ilegal. Judi online atau judi slot disebut sangat destruktif dan merusak rakyat.
"Kami serius untuk memberantas tuntas judi online. Kami blokir dan take down situs dan rekeningnya," tegas Budi melalui unggahan Instagram resminya.
Di satu sisi, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyebut pajak untuk judi online hanya sebatas wacana yang muncul di publik. Fokus Kominfo adalah memberantas dan menekan aktivitas judi online tersebut.
"Ini masih wacana sebetulnya, kita melihat maraknya judi onine ini. Selama 5 tahun terakhir sudah 840 ribu yang di take down, dan tentu saja pendekatan untuk menekan judi online ini diakukan dengan berbagai macam cara," kata Nezar saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
"Pertama kita coba memberantas dulu di ruang digital masyarakat Indonesia," imbuhnya.
Beberapa waktu yang lalu, saat rapat dengan Komisi I DPR, Menkominfo sempat menyebut soal penarikan pajak judi online.
Mulanya Budi diminta komitmennya untuk memasukkan aturan larangan perjudian online itu ke dalam revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Budi kemudian menjawab dengan hasil diskusi dirinya dan sejumlah pihak yang menyarankan judi online untuk dipajaki.
"Saya bisa dapatkan komitmen bapak untuk memuat aturan larangan perjudian itu kita adopsi di dalam undang-undang revisi ITE?" tanya Christina saat raker, Senin (4/9).
"Begini Bu Christina, tadi kan saya bilang ini mesti diskusinya agak dingin. Karena bukan apa-apa, negara mau larang mau apa bukan, soal larangan bukan soal teknologinya," jawab Budi.
"Ini soal transnasional, polisi juga sudah bilang dengan saya, ini transaksional, kita tangkap mereka di Kamboja, di sana judi legal, ditangkep di Thailand legal loh judi,"
"Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang 'ya sudah dipajakin aja', misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau'" sambung Budi.
Saat itu ia tak menjelaskan dengan terperinci apa maksud dari obrolan tersebut. Namun Budi menegaskan bahwa ia tidak akan memajaki judi online.
"Saya bukan dalam posisi itu," kata Menkominfo.
Saksikan video di bawah ini:
Video: Saat Operator Seluler & Internet Bersatu Perangi Judi Online
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha tak sepakat dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi yang menyatakan bahwa rakyat kecil tak menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk bermain judi online.
Padahal menurut Pratama, begitu Kominfo memblokir sejumlah situs judi online secara masif, masyarakat mencari cara lain untuk tetap bisa mengakses situs judi online. Salah satunya menggunakan layanan VPN. “Jadi, ungkapan Menkominfo soal masyarakat kecil tidak menggunakan layanan VPN, tidak sepenuhnya benar,” kata dia melalui pesan WhatsApp, Kamis, 30 Mei 2024.
Memang benar, pada umumnya masyarakat mengakses internet untuk aktivitas membuka situs berita, media sosial atau hiburan. Kegiatan semacam itu tak mengharuskan penggunanya menggunakan VPN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tapi akan jadi lain cerita saat sejumlah pihak mengetahui cara menghindari pemblokiran dengan menggunakan VPN misal untuk membuka situs pornografi maupun judi online yang ilegal di Indonesia “Terlebih lagi, biasanya operator judi online juga membagikan tips kepada pelanggannya untuk berlangganan dan menginstal layanan VPN berbayar supaya lebih mudah mengakses situs judi online,” ujar Pratama.
Kondisi itu menurut Pratama diperparah dengan adanya layanan VPN berbayar yang mematok harga di bawah Rp 100 ribu, guna berlangganan selama setahun. Untuk memberantas judi online, menurut Pratam memang perlu kerja sama banyak pihak. “Perlu kerja sama dari berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan pemblokiran situs, pemblokiran rekening, pelacakan transaksi keuangan, serta penangkapan orang yang menjadi operator maupun influencer dari judi online,” ujar Pratama.
Direktur Eksekutif Information and Communication of Technology Institute Heru Sutadi mengatakan ada juga VPN yang memberi layanan gratis. “Jadi semua kalangan bisa memakai VPN,” ucapnya. Namun, tidak semua pemain judi online harus memakai VPN. Ia menjelaskan link ke aplikasi dan situs judi online justru muncul dari iklan di situs dalam negeri, bahkan ada di pemerintahan.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan saat ini pemerintah berfokus melindungi rakyat kecil agar tidak mengakses situs judi online. Namun belum memprioritaskan penyalahgunaan VPN.
Menurut Budi, rakyat kecil tak menggunakan VPN apalagi untuk mengakses judi online. “Lebih baik kita fokus kepada yang bisa diakses oleh rakyat kecil, yang mengerti VPN kan pasti menengah atas kan,” kata dia dalam konferensi pers daring pada Jumat, 24 Mei 2024.
Meski begitu, Budi mengatakan pemerintah akan mengambil langkah untuk menangani penyalahgunaan VPN tersebut tapi tidak sekarang. Budi menyebut pembentukan satgas judi online akan segera rampung, yakni satu hingga dua pekan depan usai rapat internal lanjutan dia bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024.
Satuan tugas akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto sebagai Ketua Satuan Tugas. Sementara, Menkominfo Budi Arie Setiadi akan menjadi Ketua Bidang Pencegahan dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Penindakan.
Berantas Judi Online, Kominfo Gunakan SMS Blast Berisi Pantun
Jauhi judi, perbanyak kebaikan aja deh, Kawula Muda!
"Bisa nanti kalau ada aparat penegak hukum ditindak, pokoknya kita akan melakukan langkah serius untuk pemberantasan judi slot," ungkap Budi dalam konferensi pers, Selasa (8/8/2023).
Ada beberapa influencer yang sudah dieksekusi sama polisi dalam tanda kutip
Budi juga menyebut sudah ada beberapa influencer yang dieksekusi oleh kepolisian karena terkait dengan promosi judi slot.
"Ada beberapa influencer yang sudah dieksekusi sama polisi dalam tanda kutip," tuturnya.
Kemenkominfo lanjutnya, akan melakukan pemberantasan judi slot diawali dari pemutusan akses, penghapusan judi slot berkedok game, penegakan hukum terhadap para pelakunya, hingga pemblokiran rekening.
Bahkan saat ini Kemenkominfo juga setiap minggunya memblokir 800 rekening yang punya kaitannya dengan judi slot.
Budi pun mengingatkan kepada masyarakat termasuk influencer atau tokoh publik tidak mempromosikan judi slot kepada para penontonnya. Ia memastikan mereka yang melakukan hal itu akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini institusi kepolisian.
"Nanti kita lihat polanya, yang penting sudah kita lakukan dulu satu langkah. Berikutnya kita edukasi literasi ke developer, ke aparat penegak hukum untuk tindakan langkah selanjutnya, ke pihak perbankan untuk blokir rekening," lanjut Budi.
"Jadi ini pekerjaan komprehensif, jadi kita kepung semuanya nanti," pungkas dia.
Kemenkominfo menyebut sejak bulan Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023, Kemenkominfo telah memblokir ratusan ribu konten yang terkait dengan perjudian online.
Total ada sebanyak 886.719 konten terkait perjudian online yang diputus akses serta di takedown oleh Kemenkominfo dalam kurun waktu tersebut.
Jika di rata-rata, Kemenkominfo setiap harinya memutus akses konten terkait judi online sebanyak 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi.
Aplikasi teranyar yang diputus akses dan dicabut aplikasinya pada Playstore dan App Store adalah Higgs Domino Island, aplikasi judi online berkedok game.
Terungkap berdasarkan data bahwa aplikasi Higgs Domino Island punya perputaran uang mencapai Rp2,2 triliun atau 150 juta dolar AS per bulan, dan Rp27 triliun setahun. Perputaran uang fantastis itu hanya untuk satu aplikasi saja.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membeberkan capaian pihaknya dalam rangka memberantas judi online di Indonesia. Foto/Riyan Rizki Roshali
- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
membeberkan capaian pihaknya dalam rangka memberantas judi online di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya di kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar) bareng Kominfo: Aksi & Strategi Fintech Hadapi Penipuan Judi Online, Rabu (11/9/2024).
"Maka itu, pemberantasan judi online terus menjadi prioritas Kemkominfo sejak periode 17 Juli 2023, sejak saya dilantik hingga hari ini. Pemutusan akses judi online sebanyak 3.277.834 konten bermuatan judi online," kata Budi Arie.
Budi Arie mengungkapkan, pihaknya juga telah menangani sisipan halaman judi online di situs pendidikan sebanyak 25.500 konten. Sementara, Kominfo juga telah membereskan 26.569 sisipan konten judi online di lembaga pemerintahan.
"Selanjutnya, pengajuan 573 akun e-wallet terkait judi online ke bank Indonesia dan permohonan pemblokiran 7.499 rekening bank terkait judi online ke OJK," ujar dia.
Kemudian, Kominfo juga telah menyampaikan 20.770 keyword bermuatan judi online kepada Google, lalu 5.031 kepada perusahaan Meta. "Selain itu sebagai upaya celah menutup judi online, Kominfo juga melakukan moderasi konten yang mengandung unsur pinjol ilegal. Karena judi online dan pinjol ini adek kakak, satu ayah satu ibu, bukan hasil perselingkuhan, tapi hasil kerjasama," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, Kominfo juga telah melakukan sejumlah terobosan seperti memberikan peringatan kepada platform untuk pengendalian domain sistem atau DMS publik yang menjadi celah aktivitas judi online. "Kita juga melakukan pemutusan seluruh IP Address yang masuk ke dalam daftar blacklist atau blacklisting. Penguatan kebijakan pemutusan NAP atau network access point dari Kamboja dan Fillipina," tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga memblokir virtual private network (VPN) gratis yang terbukti digunakan untuk mengakses judi online. Ia menyebut judi online selama ini memakai VPN gratis.
"Selanjutnya penetapan surat edaran Menkominfo tentang kebijakan pembatasan transfer pulsa maksimal Rp1 juta per hari dengan pengecualian agen pulsa. Jadi agen pulsa juga dipakai, pulsa handphone untuk menutup atau menyamarkan aktivitas judi online," ucapnya.
"Yang terakhir yang penting adalah pengiriman surat kepada 11.693 pada penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private yang terdaftar indonesia untuk menandatangani pakta integritas tidak memfasilitasi judol dalam platformnya," pungkasnya.
